Sampit,- Peningkatan infrastruktur di wilayah utara Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menjadi harapan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.
Hal tersebut diungkapkan, Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Juliansyah, ia mengatakan bahwa keluhan masyarakat itu disampaikan selama reses dan sangat penting menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan program pengembangan yang akan datang. Juliansyah adalah salah satu legislator dari daerah pemilihan 5 atau wilayah utara, yang meliputi enam kecamatan.
Mereka melakukan reses dan turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk memantau pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat. Laporan hasil reses yang terdiri dari usulan-usulan masyarakat telah disampaikan pada rapat paripurna oleh legislator dari lima daerah pemilihan. DPRD berharap hasil reses tersebut dapat menjadi skala prioritas dan dimasukkan dalam program atau kegiatan pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah terkait.
“Pelaksanaan reses ini penting bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing. Kegiatan ini juga berguna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat,” Juliansyah, 15 April 2023.
Ia menjelaskan, aspirasi atau usulan yang disampaikan oleh masyarakat sangat beragam, seperti infrastruktur jalan, pembangunan rumah dinas guru, pembangunan pagar sekolah, dan lain-lain.
Juliansyah berharap agar harapan masyarakat dapat dipenuhi dengan menerapkan skala prioritas yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam kesimpulannya, percepatan peningkatan infrastruktur di wilayah utara Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menjadi harapan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.
Reses DPRD menjadi salah satu metode yang penting dalam menjaring aspirasi masyarakat secara berkala. DPRD berharap hasil reses tersebut dapat menjadi skala prioritas dan dimasukkan dalam program atau kegiatan pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah terkait, sehingga aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.(mo).
